By: Mohd. Wahyu Saputra

E-GOVERNMENT

Pengertian
E-Government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. E-Governtment biasa dikenal e-gov, pemerintah digital, online pemerintah atau pemerintah transformasi.
E-Government adalah Suatu upaya untuk mengembangkan penyalenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan system manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasidankomunikasi.

Konsep Dasar E-gov

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sampai sekarang telah berlangsung begitu pesat. Hampir semua aspek kehidupan manusia bersinggungan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), baik yang sifatnya pribadi maupun publik. Sejak lama, pelayanan oleh pencipta dalam kehidupan manusia serba berbasis TIK – bagaimana rezeki diberikan atau dihilangkan, bagaimana jodoh manusia di atur, bagaimana balak bencana dikelola dan bagaimana kematian atau maut manusia diatur. Sebaliknya pelayanan publik oleh pemerintah dilakukan secara manual – bagaimana KTP dibuat dan diberikan, bagaimana pajak ditagih dan dibayar semua dilakukan secara manual (berbasis tatap muka). E-government muncul sebagai salah satu penerapan konsep TIK  dan merupakan bukti transformasi area kehidupan dalam sektor publik sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi informasi. 

Menurut pakar lain (Eko Indrajit, 2012), e-government merupakan sebuah konsep memiliki prinsip-prinsip dasar yang universal, tetapi pengertian maupun penerapannya pada suatu negara tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor:  sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, kondisi ekonomi masing-masing negara.

Definisi lain menyatakan bahwa e-goverment adalah suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, dimana pemanfaatan TIK dengan tujuan meningkatkan kulitas pelayanan publik (Eko Indrajit, 2002).

Paling tidak ada empat prinsip dasar pelaksanaan e-government secara umum tercakup dalam visi e-goverment(Indrajit, 2002), yaitu :

(1) Memberikan perhatian penuh pada jenis-jenis pelayanan publik, dengan memberikan prioritas:  (a) Memiliki volume transaksi yang besar dan melibatkan banyak sekali sumber daya manusia, (b) Membutuhkan interaksi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat, (c) Memungkinkan terjadinya kerjasama antara pemerintah dengan swasta maupun LSM dan Perguruan Tinggi, setelah menentukan jenis pelayanan, kemudian menentukan ukuran kinerja, yang menjadi target manfaat sebelum menentukan total biaya investasi.

(2) Membangun lingkungan yang kompetitif, di mana sektor swasta maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) dapat berperan dalam hal pelayanan publik. Sangat baik jika swasta dan LSM dapat bersaing dengan pemerintah dan dapat melayani dengan lebih baik.

(3) Memberikan penghargaan pada inovasi dan memberi ruang kesempatan pada kesalahan.

(4) Memusatkan pada pencapaian efisiensi, yang dapat dinilai dengan besarnya manfaat dan pemasukan anggaran dari penggunaan e-goverment.

Ada tiga fungsi pemerintahan elektronik (Anonim, 2008): (1) fungsi pekerjaan internal pemerintah, (2) fungsi layanan masyarakat dan (3) fungsi komunikasi antara pemerintah dan rakyat.

Terminologi E-Government

Beragam definisi tentang e-government telah banyak dikembangkan sehingga definisi yang ada mengandung perspektif yang berlainan. Menurut the World Bank Group (2001), e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah (seperti Wide Area Networks (WAN), internet, mobile computing) yang dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis, dan instansi pemerintah lainnya. Di pihak lain, e-government didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi untuk membuka pemerintah dan informasi pemerintah dalam rangka berbagi informasi demi kemanfaatan publik, untuk memungkinkan terjadinya transaksi secara online dan untuk mendorong pelaksanaan demokrasi.

Implementasi dan Pengembangan E-Government :

Di dalam mengembangkan dan mengimplemntasikan konsep e-government, ada sebuah prinsip dari Oracle (sebuah perusaahan software database) yang baik untuk diterapkan, yaitu : “Think big, start small. Scale fast, deliver value”.

Inti dari perkataan tersebut adalah pemerintah daerah harus memiliki visi yang jauh dan besar terhadap konsep e-Government yang ingin diterapkannya. Berdasarkan visi yang besar tersebut maka disusunlah sejumlah langkah-langkah kecil penerapan dan implementasi aplikasi e-government di berbagai bidang yang perlahan namun pasti dikembangkan untuk menuju visi besar itu.

Cepat atau lambatnya penerapan e-government ini sangat tergantung dari seberapa peka pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam membaca perkembangan dunia (trend dan kecenderungan). Di dalam era globalisasi sangat banyak variabel dan parameter yang berada di luar kontrol sebuah pemerintahan sehingga memaksa pemerintah dan masyarakatnya untuk dapat menerapkan suatu strategi atau konsep yang tepat dalam menjawab tantangan globalisasi.

Penerapan e-government tidak hanya memilki batasan internal (hanya berlaku dan bermanfaat untuk pemerintah dan masyarakatnya saja) akan tetapi akan menjadi fasilitas dan medium yang handal dalam usaha untuk menjalin kerja sama dengan pihak luar, seperti sektor swasta atau dengan pemerintahan daerah lain.

Dalam e-government diharapkan masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan daerahnya dengan memberikan kontribusi positif berupa pendapat, pengetahuan atau pemikiran melalui web site resmi pemerintahan.

Dalam website resmi pemerintah dapat dijadikan ajang tukar pendapat, pemikiran dan diskusi antara masyrakat dan pemerintahnya. Melalui web site ini juga akan terbuka kesempatan bagi mereka warga masyarakat yang kebetulan bertempat tinggal atau tengah melaksanakan tugas di luar negeri, untuk ikut serta menyumbangkan ilmu pengetahuannya berdasarkan disiplin ilmu yang dimilikinya dan pengalaman selama mereka berada di luar negeri untuk pembangunan dan pengembangan daerahnya.

Secara operasional, kehadiran website resmi pemerintah ini seharusnya membuat pemerintah daerah lebih accessible dan responsif terhadap kebutuhan rakyat yang ada. Bahkan, yang diperkirakan akan muncul di kemudian hari. Ini bisa dilihat dari jumlah opini, saran serta kritik yang masuk atau respon terhadap “polling” yang disediakan. Kemudian topik yang berisikan keluhan, pujian dan pertanyaan yang bisa direspon dalam jangka waktu tertentu selanjutnya bisa dibahas di badan legislatif daerah, lembaga yudikatif dan unit-unit eksekutif pemerintah daerah.

JENIS-JENIS LAYANAN PADA E-GOVERNMENT

PUBLISH

Jenis ini merupakan implementasi e-Government yang termudah karena selain proyeknya yang berskala kecil, kebanyakan aplikasinya tidak perlu melibatkan sejumlah sumber daya yang besar dan beragam. Didalam kelas publish ini yang terjadi adalah sebuah komunikasi satu arah, dimana pemerintah mempublikasi-kan berbagai data dan informasi yang dimilikinya untuk dapat secara langsung dan bebas diakses oleh masyarakat. Contoh jenis pelayanan ini; (i) Masyarakat dapat melihat dan mengunduh berbagai produk hukum dari pemerintah setempat. (ii) Para pengusaha dapat mengetahui syarat-syarat mendirikan sebuah bangunan/perusahaan. Dan lain sebagainya.

INTERACT

Berbeda dengan kelas Publish yang sifatnya pasif, pada kelas interact telah terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan mereka yang berkepentingan. Ada dua jenis aplikasi yang biasa dipergunakan. Yang pertama adalah bentuk portal dimana situs terkait memberikan fasilitas search engine bagi mereka yang ingin mencari data atau informasi secara spesifik (pada kelas publish, user hanya dapat mengikuti link saja). Yang kedua adalah pemerintah menyediakan kanal dimana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan, baik secara langsung (sepertichatting, tele-conference, web-TV, dan lain sebagainya) maupun tidak langsung (melaluie-mail, frequent ask questions, newsletter, mailing list, dan lain sebagainya).

TRANSACT

Yang terjadi pada kelas ini adalah interaksi dua arah seperti pada kelas interact, hanya saja terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak ke pihak lainnya (tidak gratis, masyarakat harus membayar jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau mitra kerjanya). Aplikasi ini jauh lebih rumit dibandingkan dengan dua kelas lainnya karena harus adanya sistem keamanan yang baik agar perpindahan uangdapat dilakukan secara aman dan hak-hak privacy berbagai pihak yang bertransaksi terlindungi dengan baik. Contoh aplikasinya adalah sebagai berikut; (i) Para wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak individu atau perusahaan secara online melalui internet. (ii) Melalui aplikasi e-Procurement, rangkaian proses tender proyek-proyek pemerintah dapat dilakukan secara online melalui internet. Dan lain sebagainya.

Tujuan
Adapun tujuan dari dibangunnya E-Government itu adalah pembentukan jaringan dan transaksi layanan public yang tidak dibatasi sekat waktu dan lokasi, serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat.
Secara umum, penerapan e-Government di berbagai negara yang dikaji mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas layanan masyarakat, terutama dalam hal mempercepat proses dan mempermudah akses interaksi masyarakat;
2. Meningkatkan transparansi pemerintahan dengan memperbanyak akses informasi public;
3. Meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah dengan menyediakan lebih banyak pelayanan dan informasi, serta menyediakan kanal akses baru kepada masyarakat;
4. Mengurangi waktu, uang, dan sumber daya lain, baik di sisi pemerintah maupun pihak-pihak yang terlibat dengan memperpendek proses pemberian layanan.

Manfaat
Tanpa mengecilkan arti dari beragam contoh definisi yang telah dipaparkan sebelumnya, setidak-tidaknya ada tiga kesamaan karakteristik dari setiap definisi e-Government, yaitu masing-masing adalah:
Merupakan suatu mekanisme interaksi baru (moderen) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder); dimana Melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet); dengan tujuan Memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang selama berjalan.
Secara jelas dua negara besar yang terdepan dalam mengimplementasikan konsep e-Government, yaitu Amerika dan Inggris melalui Al Gore dan Tony Blair, telah secara jelas dan terperinci menggambarkan manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep e-Governmnet bagi suatu negara, antara lain:

1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance.
2. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
3. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
4. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada.
5. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Beberapa manfaat dari E-Government, diantaranya sebagai berikut :

1. memberikan layanan yang lebih baik pada masyarakat. Informasi dari pemerintah dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya kator pemerintah. Informasi dari pemerintah dapat dicari dan diperoleh dari kantor, rumah tanpa harus secara fisik harus datang ke kantor pemerintah.
2. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui informasi yang mudah diperoleh. Adanya informasi yang mencukupi, maka masyarakat akan belajar untuk menentukan pilihannya di dalam mendapatkan suatu informasi yang diperlukan.
3. Adanya E-Government diharapkan pelaksaan pemerintah akan berjalan lebih efisien karena koordinasi pemerintah dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi.
   Untuk dapat mengembangkan e-Governmet dengan baik diperlukan front office dan back office yang mampu memberikan layanan pada masyarakat di setiap kantor pemerintah.

Sedangkan manfaat e-government itu sendiri adalah sebagai berikut :

1. Membuat mudah bagi setiap warga negara memperoleh pelayanan dan interaksi dengan pemerintahnya , memperbaiki efisien dan efektivitas dan memperbaiki tanggapan/tanggungjawab sistem pemerintahan kepada warga negaranya. Selanjutnya akan memberikan value, seperti : penyederhanaan pelayanan, menghilangkan lapisan-lapisan pelayanan, memungkinkan semua warga negara memperoleh informasi dan pelayanan lebih mudah, meringkas transaksi melalui integrasi sistem pemerintahan dan aliran operasional sistem pemerintahan dapat dilakukan lebih cepat.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat , memperbaiki proses keterbukaan dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan , mereduksi biaya transaksi, terjadi komunikasi dan interaksi pada proses pemerintahan dan menciptakan masyarakat berbasis komunitas informasi yang lebih berkualitas.
3. Pemerintah tidak tertutup dengan warga negara karena tersedianya akses informasi, pelayanan yang modern, antar lembaga pemerintah dapat berkomunikasi dan kerja lebih efisien dan efektif serta memungkinkan meningkatkan pendapatan dari pajak.

Kelebihan E-Government :

1. Dapat membentuk hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.
2. Dapat membentuk jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas, cepat, dan terjangkau oleh masyarakat luas.
3. Dapat membentuk mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta menyediakan fasilitas dialog publik.
4. Dapat membentuk sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien memberikan layanan yang lebih baik pada masyarakat.
5. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui informasi yang mudah diperoleh.
6. Adanya E-Government diharapkan pelaksaan pemerintah akan berjalan lebih efisien karena koordinasi pemerintah dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Kekurangan E-Government :

1. Kultur berbagi belum ada
2. Pola pikir masih sederhana (gagap teknologi)
3. Terbatasnya jumlah server dan sedikitnya software berlisensi karena mahal
4. Sumber daya manusia yang handal di bidang TI kurang
5. Belum terintegrasinya database dan sistem aplikasi secara menyeluruh
6. Infrastruktur belum memadai
7. Tempat akses terbatas

E-Government di Jawa Barat

Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

Pemerintah Pusat telah mengeluarkan INPRES No.3 Tahun 2003 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Gov yang diharapkan sistem kepemerintahan melakukan penataan sistem manajemen.

Jawa Barat adalah salah satu Provinsi yang termasuk pemenang e-Government tahun 2008 dengan menempati peringkat kedua. Website resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat  adalah http://www.jabarprov.go.id

BANDUNG COMMAND CENTER (BCC)

Bandung sebagai kota yang pertumbuhannya semakin tinggi, dibutuhkan sistem perkotaan yang lebih mumpuni. Apalagi sekarang di zaman serba digital ini. Kemampuan pengawasan dari pihak Pemkot perlu diupgrade. Salah satunya dengan adanya pengawasan kota secara realtime dan mampu memecahkan masalah secara efektifdanefisien.

Konsep tersebut sekarang tengah dikembangkan dengan adanya Bandung Command Center. Ruangan Command Center sendiri dibangun di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana. Dalam penggarapan konsep pengawasan digital ini, Pemkot menyiapkan Rp 15 Miliar.

Apa Itu Command Center?

Sebagai gambaran, Anda mungkin pernah melihat dalam film-film Hollywood dimana pengawasan kota cukup hanya dengan menatap layar komputer dan pengoperasiannya dilakukan oleh ahli-ahli teknologi komputer. Sementara untuk mengakses info kota, user/masyarakat cukup menggunakan komputer atau gadget yang terintegarsi ke internet.

Dalam Command Center tersebut terdapat banyak aplikasi yang bisa memonitor keadaan Bandung. Di dalamnya ada data cuaca, peta, video feed, special vehicles location, video analisis dan sebagainya. Contoh spesifiknya adalah penggunaan CCTV di jalan-jalan yang ada di Bandung,  lewat pengawasan kamera tersebut bisa diketahui pelanggaran lalu lintas yang terjadi dan terekam oleh CCTV.

Command Center adalah bagian upaya menuju Bandung Smart City. Bandung sebagai Kota Pintar inilah yang menuntut pengawasan tidak melulu harus dilakukan secara manual. Sekarang di zaman serba canggih ini, penggunaan mesin komputer beserta alat-alat pendukungnya bisa diberdayakan untuk fungsi monitoring di Kota Bandung.

Fungsi Command Center

Pembangunan ruang command cente atau pusat komando itu ditarget selesai Januari 2015. Kota Bandung dapat dimonitor melalui sebuah ruangan khusus yang dilengkapi dengan teknologi canggih, termasuk untuk memantau akses pelayanan publik.

Terdapat dua fungsi utama command center ini.

1.    Untuk menyempurnakan pelayanan publik keluar.

2.    Mempermudah pelayanan kedalam yakni manajemen pengambilan keputusan cepat.

Untuk pelayanan publik, seluruh pelayanan publik di kota Bandung dapat diakses dengan mudah dengan teknologi yang canggih. Awal 2015, ditargetkan 150 pelayanan publik di Kota Bandung dilakukan secara online. Manfaat dari adanya command center ini, dari mengurus KTP, mengecek perizinan, hingga memonitor kemacetan atau banjir bisa dilakukan pengawasan dan penyebaran informasi secara realtime. Command center ini, akan menjadi pusat data informasi dari seluruh instansi di lingkungan Pemkot Bandung.

Software untuk Command Center

Sementara untuk penggunaan software command center ini akan ada beberapa tahapan. Versi pertama akan dinamakan Bandung command center 1.0 yang akan hadir pada awal 2015. Versi selanjutnya command center 2.0 akhir 2015, dan command center 3.0 pada 2016 mendatang. Adapun penyempuranaannya ditargetkan pada 2016. Hal ini karena anggaran yang masih terbatas.

Untuk membangun proyek IT ini, Pemkot mencicil dulu sepertiga dari target software 100%. Jika dibandingkan, Singpura mempunyai 1.600 online ser vice, sementara Kota Bandung target 2015 jumlah nya 150 dulu. Pada Desember 2014 rencananya akan dilakukan launching dan demo command center. Bulan Desember 2014 ini sebagai media sosialisasi sekaligus demo pada masyarakat.

SDM Command Center

Untuk pengoperasian command center, pihak Pemerintah Kota Bandung membuka lowongan untuk operator non PNS.Hal ini karena memang tidak ada PNS sebanyak itu yang sangat ahli di bidang IT. Seperti diketahui, Command Center merupakan proyek yang terbilang cukup besar. Dimana di sini digunakan teknologi super canggih. Oleh karena itu untuk mengoperasikannya dibutuhkan tenaga ahli yang mumpuni dalam bidang IT.

Perekrutan dilakukan selain dengan tes kemampuan IT juga dengan adanya ada psikotes serta tes bahasa Inggris.  Lowongan kerja ini dibuka hingga 4 Desember 2014, syaratnya minimal D3 jurusan Teknologi dan Informasi dengaan IPK minimal 3. Setelahnya, pada pertengahan Desember ada pelatihan terhadap lokal konten.

Tampilan halaman depan Website Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan isi yang ditampilkan di website Pemprov Jabar sudah baik. Karena berisikan informasi, layanan, profil daerah, kelembagaan dan ragam.

Kualitas isi dari website Pemprov jawa barat sudah terbilang sangat lengkap. Dimana pengunjung website dapat melihat info-info terbaru yang disertai dengan foto khusunya sekitar Provinsi Jawa Barat 

E-Government di Bandung

Website resmi Kota Bandung ini untuk melayani masyarakat kota bandung dengan pemerintah dan juga dapat mendapatkan sebuah informasi atau layanan yang disediakan oleh pemerintah. Di dalam website tersebut terdapat informasi, profil daerah, layanan dll.

Tampilan halaman depan Website Kota Bandung

Tipe Relasi situs E-Government Jawa Barat dan Bandung

        Tipe relasi situs e-Government yang saya analisa ini adalah tipe Government to Citizens (G2C). Karena tipe ini merupakan aplikasi e-government yang paling umum, dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan agar pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya.

Kelemahan dan Keunggulan

Keunggulan

1.  Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasidapat disediakan 24 jam, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor . Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.

2. Peningkatan hubungan antara pemeritah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan [transparansi ] maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.

3.  Pemberdayaan msyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah; jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilih sekolah yang pas untuk anaknya.

4.  Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien . Sebagai contoh, koordinasi     pemerintahan dapat dilakukan melaluji e-mail atau bahkan vidio confernce.

5.  Tenologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar.

6.  e-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri.

7.  Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang   dibuaat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerinta8.  Selain tampilan dan paduan warna yang menarik, informasi-infromasi yang disajikan sangatlah lengkap dan up to date.

9.    Terdapatnya informasi transportasi, informasi valuta asing, serta info tentang tinggi muka  air.

10.   Website ini mencakup banyak aspek seperti hukum, agama, sosial dan budaya, bisnis dan kawasan bisnisnya, pendidikan, dan sebagainya.

11.    Semua terbuka untuk pemerintah dan masyarakat.

Kelemahan

1.   Semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan membuka peluang terjadinya cyber crime yang dapat merusak system TIK pada e-government. Misalnya kasus pembobolan situs KPU ketika penyelenggaraan Pemilu oleh seorang cracker.

2.  Kurangnya interaksi atau komunikasi antara admin (pemerintah) dengan masyarakat, karena e- government dibuat untuk saling berinteraksi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lain yang berkepentingan.

3.   Kelemahan utama tentang e-government adalah kurangnya kesetaraan dalam akses publik  untuk keandalan, internet informasi di web, dan agenda tersembunyi dari kelompok pemerintah yang dapat mempengaruhi dan bias opini publik.

4.   Pelayanan yang diberikan situs pemerintah belum ditunjang oleh system manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan,prosedur dan keterbataasan SDM sangat membatasi penetrasi komputerisasi k dalam system pemerintahan

5.   Belum mapannya strategi serta tidak memaadainya anggaran yang dialokasikan untuk  pengembanngan e-government

6.    Inisiatif merupakan upaya instansi secara sendiri-sendiri, dengan demikian sejumlah faktor seperti standardisasi, keamanan informasi, otentikasi, dan berbagai alikasi dasar yang memungkinkkan interoperabilitas antar situs secara andal, aman, dan terpercaya kurang mendapat perhatian

7.  Kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet

Berikut ini analisis bobot nilai e-gov kota Bandung

Potensi daerah

Nilai bobot website ini :8 dengan perhitungan 8/10 x 40% = 36% karena pada website ini kurang lengkap untuk menampilkan informasi  mengenai potensi daerah yang terdapat di Kota Bandung.

Komoditas utama

Nilai bobot website ini : 9 dengan perhitungan 9/10 x 30% = 27% karena pada website ini informasi mengenai hasil utama dari Kota Bandung dari bidang pariwisata ditampilkan secara terinci dan dengan perhitungan yang matang.

Kualitas SDM

Nilai bobot website ini : 6/10 x 30% = 18% karena dalam website ini kurang dalam menampilkan informasi kependudukan dan latar belakang pendidikan penduduk yang terdapat di Kota Bandung.

Tahap I 

Nilai bobot website ini : kami beri nilai 8 dengan perhitungan 8/10 x 20% = 16 % karena pada website ini sangat detail menampilkan pendidikan dan saran pendidikan yang terdapat di Kota Bandung.

Tahap II

Nilai bobot website ini : 7 dengan perhitungan 7/10 x 30% = 21%, karena dalam website ini sudah cukup menampilkan informasi mengenai perniagaan, tetapi masih kurang banyak informasi mengenai perniagaan dalam segala bidang.

Tahap III

Nilai bobot website ini : 8 dengan perhitungan 8/10 x 50% = 40%, karena secara keseluruhan informasi yang diberikan baik informasi secara umum ataupun mengenai kegiatan dalam pemerintahan Kota Bandung itu sendiri ditampilkan secara jelas dan up-to-date.

G2C

Nilai bobot webasite ini 9 dengan perhitungan 9/10 x 40% = 28% karena pada website ini menampilkan menu-menu yang membuat interaksi antara penduduk dengan pemerintah semakin baik.

G2B

Nilai bobot website ini :9 dengan perhitungan 9/10 x 30% = 27% karena pada website ini menampilkan beberapa link dengan tempat wisata maupun bekerja sama dengan perusahaan swasta maupun perusahaan negara.

G2G

Nilai bobot website ini : 3/10 x 30% = 9% karena pada website ini terdapat link melakukan kerjasama antara lembaga pemerintah lainnya namun tidak terkoneksi dengan baik.

Aksesibilitas

Nilai bobot website ini : 8 dengan perhitungan 8/10 x 100% = 80% karena kecepatan akses untuk menampilkan setiap menu selama 10-30 detik.

Animasi

Nilai bobot website ini : 9 dengan perhitungan 9/10 x 30% = 27% karena pada website ini terdapat banyak animasi yang membantu menjelaskan informasi dengan lebih menarik.

Teks lengkap

Nilai bobot website ini : 8 dengan perhitungan 8/10 x 40% = 32% karena informasi yang dibutuhkan user sudah cukup jelas dan mudah dimengerti dengan menggunakan pembahasan yang lengkap dan bahasa yang baku.

Grafis

Nilai bobot website ini : 7 dengan perhitungan 7/10 x 30% = 21% karena pemilihan warna dan pelatakan struktur navigasi yang cukup baik tetapi masih kurang atraktif.

1 Tingkat

Nilai bobot website ini : 6 dengan perhitungan 6/10 x 25% = 15% karena kurang menampilkan informasi mengenai tempat publik yang dapat digunakan untuk mengakses internet secara gratis.

2 Tingkat

Nilai bobot website ini : 7 dengan perhitungan 7/10 x 25% = 17,5% karena pada website ini cukup menampilkan informasi secara interaktif dengan adanya poling, agenda, link download walaupun belum digunakan dengan maksimal

3 Tingkat

Nilai bobot website ini : 7/10 x 25% = 17,5% karena pada situs website ini tidak ada transaksi layanan publik tetapi yang disajikan hanya berupa informasi saja.

4 Tingkat

Nilai bobot website ini : 7/10 x 25% = 17,5% karena hubungan antara G2B, G2C dan G2G yang disampaikan hanya berupa informasi saja dan tidak interaktif.

Perhitungan Nilai Total didapat dari: ∑ N x B x 100%

Jumlah total perhitungan analisis 16 + 14,8 + 10,57+ 8 + 7,2 + 13 = 69,57 %

          Dari hasil penilaian e-gov Kota Bandung sudah cukup baik di beberapa sektor namun masih banyak pula yang perlu diperbaiki. Penulis mengkhususkan penilaian terhadap G2B atau Government to Business yang mendapatkan poin cukup tinggi. Di portal pemerintah Kota Bandung memang sudah menyediakan link-link yang berkaitan dengan dunia bisnis. Karena komoditi utama pendapatan Kota Bandung bersumber dari sektor pariwisata, makan informasi yang disediakan pun tidak jauh dari hal itu. Seperti info-info pariwisata industri retail, hotel, restaurant, sampai tempat hiburan. Tersedia juga tombol investasi yang menjelaskan sektor apa saja yang potensial di bidang bisnis Kota Bandung. Seperti sektor lingkungan hidup, iptek kesehatan, industri, pariwisata, perdagangan, dll. Yang perlu ditingkatkan adalah sarana komunikasi interaktif antara pemerintah dan pelaku bisnis di portal e-gov Bandung.

            Untuk website e-gov Jawa Barat di bidang G2B, informasi yang disediakan cukup banyak. Seperti link mengenai perizinan yang langsung terkoneksi dengan BPPT Provinsi jawa Barat, informasi lelang yang terkoneksi dengan LPSE Provinsi Jabar, informasi bursa kerja yang terkoneksi dengan Depnakertrans, dan informasi mengenai potensi daerah Jawa Barat. Namun tombol untuk detail potensi daerah masih belum maksimal dalam menyediakan informasi. Karena pada kenyataannya informasi yang diberikan tidak mendetail dan hanya memberikan gambaran umum.

            Masyarakat berharap agar kedua website e-government ini dapat meningkatkan performa dan kinerja dalam melayani masyarakat demi terwujudnya Cyber City seperti yang telah dicanangkan oleh Provinsi Jawa Barat.

Sumber :        http://suplirahim-egov.blogspot.com/2013/03/bab-2.html

http://muslimpoliticians.blogspot.com/2013/05/jenis-jenis-pelayanan-publik-pada-e.html

http://story4l0ve.blogspot.com/2014/01/pengertian-manfaat-dan-tahap-tahap-e.html

https://penaarini.wordpress.com/2014/03/09/analisis-penerapan-e-gov-kota-bandung-dan-jawa-barat/

http://blogs.unpad.ac.id/riva/2011/05/13/analissis-e-government-di-kota-bandung/

http://nevisaputriii.blogspot.com/

http://www.wisatabdg.com/2014/11/menuju-bandung-smart-city-dengan.html